Misi Gereja dan Pemulihan Bangsa

MISI GEREJA DAN PEMULIHAN BANGSA

Kita hidup dalam zaman globalisasi yang terlahir dari kemajuan iptek yang sangat pesat terutama di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Namun zaman ini dikuasai dan dikendalikan oleh , yaitu kekuatan perusahaan-perusahaan besar atau korupsi, kekuatan pengusa-penguasa uang dan kekuatan negara-negara adidaya. Ketiga kekuatan ini sering disebut dengan korporatokrasi. Korporatokrasi menguasai dunia dengan membangkitkan hawa-nafsu dan ketamakan dalam diri manusia, membodoh-bodohi dan dengan memakai kekerasan. Hukum yang berlaku dalam zaman ini adalah hukum-rimba, artinya siapa yang kuat, maju dan kaya akan menentukan siapa yang lemah, terbeolakang dan miskin

Gereja di tengah zaman globalisasi ini harus terus meneriakan ketidakadilan dan memperingatkan bahwa ajaran “pasar bebas” dan “persaingan bebas” tidak mensejahterakan semua orang yang ada di dunia ini selama sistem dan struktur ekonomi dunia tidak berubah. Oleh karena itu, gereja sebagai lembaga yang adil mengemban misi gereja penting yakni memulihkan keadaan bangsa  dengan membawanya ke arah yang lebih baik yaitu jauh dari korupsi dan korporatokrasi yang tidak adil. Namun kemunafikan dalam masyarakat hanya dapat diberantas dan dikurangi bila para pemimpin agama memberikan teladan kepada umat dan lingkungannya.

Tulisan Soritua A. E. Nababan yang berjudul “ Misi gereja dan pemulihan bangsa” ini memuat data dari Pengamat Korupsi Indonesia yang mencatat bahwa Indonesia dari tahun ke tahun selalu berada dalam sepuluh besar negara terkorup di dunia ini. Korupsi adalah pelanggaran hukum Tuhan yang ke delapan “ Jangan mencuri ”. Gereja sebagai garam dan terang dunia terpanggil untuk ikut dalam gerakan anti-KKN dalam masyarakat dengan pendekatan menyeluruh atau holistik dan dalam kerjasama dengan pemerintah dengan membuat program yang memperlengkapi pengikut Kristus dengan ajaran positif. Hal ini bertujuan agar pengikut Kristus tahu mengurangi peluang untuk KKN dengan melakukan juga perubahan-perubahan sistem dan peraturan, gaya hidup dan adat kebiasan serta menguasai keinginan dengan pengusaan diri, pencegahan, pembaharuian dan penegakan hukum serta pengaturan pertanggung-jawaban yang jelas dengan sanksinya, sehingga bangsa dapat hidup dalam keadaan yang terbebas dari masalah KKN.